Demokrasi Mabadi’ Khoiro Ummah

by Nur Haris Ali

Saturday, 11 June 2011 10:59


Oleh A. Hasyim Muzadi*

 
SUDAH saatnya kita sekarang memikirkan bersama-sama bagaimana menyelamatkan bangsa dan negara ini ke depan. Bagaimana rakyat menjadi sejahtera? Sebab, perkembangan politik dan ekonomi kita belakangan ini berjalan kurang menggembirakan. Ada indikasi elite politik dan ekonomi berkolaborasi untuk merongrong perekonomian nasional. Bukan untuk kepentingan membangun kesejahteraan rakyat, tetapi untuk kepentingan perorangan, kelompok, dan partisan.
Demokrasi yang sejatinya bisa menjadi instrumen kesejahteraan rakyat telah dibelokkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk media transaksional demi kepentingan segelintir orang. Celakanya, mereka berdiri atas nama rakyat. Secara prosedural, memang mereka sah-sah saja menyatakan atas nama rakyat karena memang melewati jalur dan alat yang sesuai dengan ketentuan konstitusi yang ada. Namun secara subtansial, mereka sebenarnya berkhianat terhadap cita-cita rakyat Indonesia. Yaitu, membangun masyarakat yang adil dan makmur, memakmurkan rakyat secara adil, sehingga ada pemerataan sumber ekonomi. Bukan memakmurkan perorangan atau kelompok yang menyebabkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin.
Inilah kenyataan yang kita rasakan selama periode reformasi sekarang. Semangat awalnya menumbangkan Orde Baru untuk membangun suasana yang lebih baik. Namun, fakta yang bicara, capaian-capaian rezim reformasi masih jauh dari hasil-hasil pembangunan Orde Baru itu sendiri. Sebuah ironi yang tentu saja tak boleh kita biarkan terus berlangsung. Semua komponen bangsa harus berikhtiar agar kita keluar dari krisis yang berkepanjangan ini.
Cita-Cita Gus Dur
Dalam kondisi politik nasional yang karut-marut seperti sekarang, ada baiknya kita mengkaji kembali cita-cita KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membangun demokrasi di negeri ini. Gus Dur yang dikenal sebagai Bapak Demokrasi itu, pada 23 Juli 1998 ketika mendirikan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), ingin membangun demokrasi dengan membangun tiga pemikiran besar. Yakni, pemikiran keagamaan, integrasi kebangsaan, dan politik.
Meski pemikiran ini dicetuskan ketika mendirikan PKB, pemikiran itu sangat relevan untuk dikembangkan dan diimplementasikan dalam konteks politik nasional. Lebih-lebih ketika praktik politik yang ada sekarang sudah sampai pada titik masya Allah alias menghalalkan segala cara.
Gus Dur mengajarkan kepada kita agar berpolitik secara sehat (bukan berpolitik dengan manipulasi dan penuh transaksi) yang ending-nya harus ditempuh dengan cara-cara yang bertujuan menyejahterakan rakyat. Gus Dur selalu menyatakan perang terhadap praktik politik yang tidak mabadi’ khoiro ummah atau tidak mengabdi untuk kepentingan rakyat. Politik yang hanya untuk memperkaya diri sendiri, penuh dengan kebohongan, politik transaksional, banyak makelar kasus, dan pemerasan hukum. Sebab, hal itu akan melahirkan dua golongan: yang kaya makin kaya dan yang miskin bertambah melarat.
Gus Dur selalu konsisten memperjuangkan hal itu sejak beliau tamil sebagai tokoh NU di Munas Alim Ulama di Situbondo, Jawa Timur, pada 1983. Saat itu, dia sudah menggagas agar NU memperkuat jati dirinya yang mandiri dan mabadi’ khoiro ummah. Gus Dur menekankan agar kita tidak mudah tergoda atau terninabobokkan oleh kekuasaan. Siapa pun penguasanya, misi itu harus terus diperjuangkan.
Pengorbanan

Gus Dur pun mengajarkan kepada kita agar dalam setiap memperjuangkan sesuatu yang mempunyai obsesi dan misi besar haruslah disertai dengan kemauan untuk berkorban. Demi memperjuangan cita-citanya, Gus Dur cukup lama diperlakukan secara tidak adil dan ”diasingkan” oleh Orde Baru. Selain itu, dia siap terbakar, siap mengalah, dan siap berkorban untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara yang lebih besar.
Inilah yang sekarang sulit kita jumpai di kalangan tokoh-tokoh kita. Dewasa ini justru kita melihat banyak tokoh yang siap membakar dan merusak-rusak rakyatnya. Malah ini sungguh aneh, tetapi ada dalam kenyataan: Ada tokoh-tokoh yang siap jungkir-balik siang malam hanya karena merasa bangga dipanggil oleh penguasa.
Hingga sekarang, kondisi demokrasi kita masih jauh dari pemikiran dan cita-cita demokrasi yang ingin diwujudkan Gu Dur. Justru kita melihat sebaliknya, yaitu tontonan orkestra demokrasi yang mengarah pada jual beli politik. Demokrasi kita sudah menjadi semacam industri politik. Mereka lantang bicara demokrasi di mana-mana, tetapi pernyataan itu tidak dilanjutkan dengan bukti yang nyata.
Rakyat sudah tentu sangat tak menginginkan demokrasi yang seperti ini. Demokrasi seperti ini tidak lagi melindungi, mengadvokasi, dan tidak menyejahterakan rakyatnya. Namun sebaliknya, demokrasi hanya sebagai alat untuk menzalimi dan menindas rakyatnya. Pertanyaan bagi kita adalah sampai kapan negara ini akan bertahan oleh gerogotan parpol dengan transaksi politik seperti ini?
Maka, terkait dengan pemikiran Gus Dur tersebut, saatnya kita perlu melakukan normalisasi demokrasi Indonesia. Jadi, bukan saja PSSI yang perlu dan harus dinormalisasi sekarang. Demokrasi yang sedang berlangsung ini juga perlu normalisasi. Karena itu, siapa pun yang menyatakan diri ingin melanjutkan cita-cita dan pemikiran Gus Dur, pelanjut perjuangan politik Gus Dur, perlu orientasi perjuangan, disiplin, dan pegangan politik agar tidak keluar dari jalur. Yakni, mabadi’ khoiro ummah atau mengabdi untuk kepentingan umat, bangsa, dan negara. Wallahu’alam Bishshawab
*) pengasuh Pesantren Al Hikam Depok dan Malang, mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU)
Sumber: ini

About these ads